Demikian penekanan khusus Pangdam II/Sriwijaya kepada seluruh personel dan jajaran Kodam II/Sriwijaya untuk tetap mempertahankan dan memegang teguh netralitas, pada Amanat upacara bendera di awal bulan Februari 2014 bagi satuan Korem 043/Gatam beserta Jajarannya yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2014 bertempat di Lapangan Saburai Bandar Lampung yang dipimpin langsung Komandan Korem 043/Gatam, Kolonel Inf Irwan S. Marpaung.
Adapun upacara bendera juga diikuti oleh Kasrem 043/Gatam, Para Komandan Satuan Dinas Jawatan, Komandan Kodim 0410/KBL, Para Kasi Korem 043/Gatam, dan seluruh Perwira, Bintara, Tamtama serta Pegawai Negeri Sipil Korem 043/Gatam.
Mengawali Amanat Pangdam II/Sriwijaya yang dibacakan oleh Komandan Korem 043/Gatam, menyampaikan Upacara pengibaran bendera yang kita laksanakan ini, merupakan wujud rasa bangga dan penghormatan kita terhadap Sang Merah Putih yang merupakan salah satu lambang kebesaran dan kedaulatan negara yang menjadi bukti tetap tegak kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena itulah, saya selalu menekankan agar upacara pengibaran bendera tidak dipandang sebagai kegiatan seremonial yang wajib diselenggarakan, akan tetapi harus kita jadikan sebagai wahana untuk mempertebal nasionalisme dan mempertinggi patriotisme, sehingga kita senantiasa dapat memberikan pengabdian terbaik, bagi bangsa dan negara. Selanjutnya, Pangdam menyampaikan bahwa Di sepanjang bulan Januari yang lalu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita, diwarnai dengan berbagai permasalahan kemanusiaan.
Permasalahan kemanusiaan ini, menimpa hampir di seluruh wilayah Indonesia sehingga perlu mendapat perhatian kita bersama, terutama yang terkait dengan masalah bencana alam berupa banjir, tanah longsor, gunung meletus dan bencana alam lainnya.Permasalahan yang timbul sebagai dampak dari bencana alam yang terjadi merupakan tantangan dan bahkan dapat menjadi ancaman, sehingga perlu diantisipasi dan dihadapi dengan kesiapan operasional yang tinggi. Menghadapi kondisi seperti itu, prajurit Kodam II/Swj dituntut untuk selalu siap dan waspada serta mengetahui dan memahami langkah - langkah atau prosedur tetap yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana alam tersebut.
Hal ini penting untuk dipahami, karena tugas - tugas Angkatan Darat sekarang dan ke depan masih akan dilibatkan dalam memberikan bantuan kemanusiaan, seperti halnya membantu korban bencana alam yang melanda beberapa wilayah negeri kita. Selain apa yang telah saya sampaikan di atas, pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan dalam bulan April yang akan datang, menuntut atensi dan kepedulian dari seluruh jajaran Kodam II/Swj. Kondisi masyarakat yang masih rentan dan mudah terpancing oleh berbagai isu dan provokasi, perlu mendapatkan perhatian dan kewaspadaan bersama.Sebagai ekses dari pelaksanaan demokrasi adalah adanya perbedaan sikap dan pilihan diantara elemen masyarakat. Hal ini terutama terkait dengan orientasi politik dan kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan agar setiap perbedaan yang ada di masyarakat tetap dapat terkelola, terjaga dan terpelihara dengan baik sehingga perbedaan yang ada agar tidak menjadi ketegangan dan konflik dalam kehidupan sehari - hari. Hal ini penting untuk menjadi perhatian kita semua, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap stabilitas politik, keamanan dan perekonomian Indonesia yang membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Secara khusus pada kesempatan ini juga Pangdam menyampaikan penekanan kepada seluruh personel dan jajaran Kodam II/Swj untuk tetap mempertahankan dan memegang teguh netralitas. Jangan sekali - kali terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan politik praktis serta jangan terpengaruh oleh godaan yang ingin menarik - narik TNI ke dalam kegiatan politik. Netralitas TNI ini seringkali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, semata - mata agar setiap prajurit Kodam II/Swj dapat memahami dan mematuhinya, sehingga tidak terjadi pelanggaran sekecil apapun yang dapat mencederai nama baik TNI khususnya Kodam II/Swj. Hal ini dilakukan karena TNI selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta ingin tetap tegaknya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sebelum mengakhiri amanatnya, Pangdam menyampaikan beberapa atensi untuk dipedomani dan
dilaksanakan :
Pertama, mantapkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekuatan dan landasan moral dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Kedua, tingkatkan kewaspadaan, ketanggap - segeraan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai perkembangan situasi yang mengharuskan kehadiran dan keterlibatan prajurit guna melaksanakan tugas perbantuan kepada Pemerintah Daerah.
Ketiga, tingkatkan komunikasi dan koordinasi lintas sektoral guna menghindari adanya kegamangan dalam pelaksanaan tugas perbantuan, untuk itu pedomani Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep / 328 / IX / 2004 tanggal 21 September 2004 tentang Juklak Operasi Bantuan TNI kepada Pemerintah Sipil serta Skep Nomor 46 / XII / 2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Juklak Bantuan TNI kepada Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana alam, agar pelibatan satuan kewilayahan dalam Operasi Bantuan tidak menyimpang dari landasan hukum yang telah ditentukan oleh Komando Atas.
Keempat, pelihara dan jaga Netralitas TNI serta jangan terjebak pada upaya - upaya untuk menarik TNI dalam kegiatan politik praktis, namun demikian kita harus tetap memahami dan mengikuti setiap pentahapan Pemilu tahun 2014, guna kesiapsiagaan satuan apabila sewaktu – waktu dibutuhkan untuk melaksanakan tugas perbantuan.
Adapun upacara bendera juga diikuti oleh Kasrem 043/Gatam, Para Komandan Satuan Dinas Jawatan, Komandan Kodim 0410/KBL, Para Kasi Korem 043/Gatam, dan seluruh Perwira, Bintara, Tamtama serta Pegawai Negeri Sipil Korem 043/Gatam.
Mengawali Amanat Pangdam II/Sriwijaya yang dibacakan oleh Komandan Korem 043/Gatam, menyampaikan Upacara pengibaran bendera yang kita laksanakan ini, merupakan wujud rasa bangga dan penghormatan kita terhadap Sang Merah Putih yang merupakan salah satu lambang kebesaran dan kedaulatan negara yang menjadi bukti tetap tegak kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena itulah, saya selalu menekankan agar upacara pengibaran bendera tidak dipandang sebagai kegiatan seremonial yang wajib diselenggarakan, akan tetapi harus kita jadikan sebagai wahana untuk mempertebal nasionalisme dan mempertinggi patriotisme, sehingga kita senantiasa dapat memberikan pengabdian terbaik, bagi bangsa dan negara. Selanjutnya, Pangdam menyampaikan bahwa Di sepanjang bulan Januari yang lalu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita, diwarnai dengan berbagai permasalahan kemanusiaan.
Permasalahan kemanusiaan ini, menimpa hampir di seluruh wilayah Indonesia sehingga perlu mendapat perhatian kita bersama, terutama yang terkait dengan masalah bencana alam berupa banjir, tanah longsor, gunung meletus dan bencana alam lainnya.Permasalahan yang timbul sebagai dampak dari bencana alam yang terjadi merupakan tantangan dan bahkan dapat menjadi ancaman, sehingga perlu diantisipasi dan dihadapi dengan kesiapan operasional yang tinggi. Menghadapi kondisi seperti itu, prajurit Kodam II/Swj dituntut untuk selalu siap dan waspada serta mengetahui dan memahami langkah - langkah atau prosedur tetap yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana alam tersebut.
Hal ini penting untuk dipahami, karena tugas - tugas Angkatan Darat sekarang dan ke depan masih akan dilibatkan dalam memberikan bantuan kemanusiaan, seperti halnya membantu korban bencana alam yang melanda beberapa wilayah negeri kita. Selain apa yang telah saya sampaikan di atas, pelaksanaan Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan dalam bulan April yang akan datang, menuntut atensi dan kepedulian dari seluruh jajaran Kodam II/Swj. Kondisi masyarakat yang masih rentan dan mudah terpancing oleh berbagai isu dan provokasi, perlu mendapatkan perhatian dan kewaspadaan bersama.Sebagai ekses dari pelaksanaan demokrasi adalah adanya perbedaan sikap dan pilihan diantara elemen masyarakat. Hal ini terutama terkait dengan orientasi politik dan kepentingan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan agar setiap perbedaan yang ada di masyarakat tetap dapat terkelola, terjaga dan terpelihara dengan baik sehingga perbedaan yang ada agar tidak menjadi ketegangan dan konflik dalam kehidupan sehari - hari. Hal ini penting untuk menjadi perhatian kita semua, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap stabilitas politik, keamanan dan perekonomian Indonesia yang membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Secara khusus pada kesempatan ini juga Pangdam menyampaikan penekanan kepada seluruh personel dan jajaran Kodam II/Swj untuk tetap mempertahankan dan memegang teguh netralitas. Jangan sekali - kali terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan politik praktis serta jangan terpengaruh oleh godaan yang ingin menarik - narik TNI ke dalam kegiatan politik. Netralitas TNI ini seringkali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, semata - mata agar setiap prajurit Kodam II/Swj dapat memahami dan mematuhinya, sehingga tidak terjadi pelanggaran sekecil apapun yang dapat mencederai nama baik TNI khususnya Kodam II/Swj. Hal ini dilakukan karena TNI selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta ingin tetap tegaknya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sebelum mengakhiri amanatnya, Pangdam menyampaikan beberapa atensi untuk dipedomani dan
dilaksanakan :
Pertama, mantapkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekuatan dan landasan moral dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Kedua, tingkatkan kewaspadaan, ketanggap - segeraan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai perkembangan situasi yang mengharuskan kehadiran dan keterlibatan prajurit guna melaksanakan tugas perbantuan kepada Pemerintah Daerah.
Ketiga, tingkatkan komunikasi dan koordinasi lintas sektoral guna menghindari adanya kegamangan dalam pelaksanaan tugas perbantuan, untuk itu pedomani Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep / 328 / IX / 2004 tanggal 21 September 2004 tentang Juklak Operasi Bantuan TNI kepada Pemerintah Sipil serta Skep Nomor 46 / XII / 2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Juklak Bantuan TNI kepada Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana alam, agar pelibatan satuan kewilayahan dalam Operasi Bantuan tidak menyimpang dari landasan hukum yang telah ditentukan oleh Komando Atas.
Keempat, pelihara dan jaga Netralitas TNI serta jangan terjebak pada upaya - upaya untuk menarik TNI dalam kegiatan politik praktis, namun demikian kita harus tetap memahami dan mengikuti setiap pentahapan Pemilu tahun 2014, guna kesiapsiagaan satuan apabila sewaktu – waktu dibutuhkan untuk melaksanakan tugas perbantuan.